 |
| Pemerintah Indonesia mengalihkan anggaran infrastruktur untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis. |
KitaNKRI.com - Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan mengalihkan sebagian anggaran infrastruktur untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meskipun terjadi pemangkasan anggaran, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama dengan melibatkan peran serta sektor swasta.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, menjelaskan bahwa meskipun alokasi anggaran untuk infrastruktur mengalami pengurangan, hal ini tidak berarti sektor tersebut diabaikan. Sebaliknya, pemerintah akan lebih mengandalkan investasi dari pihak swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Strategi ini bertujuan untuk memastikan proyek infrastruktur tetap berjalan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam APBN 2025, pemerintah telah menetapkan anggaran infrastruktur sebesar Rp400 triliun, menurun dari Rp423 triliun pada tahun sebelumnya. Pemangkasan ini dilakukan untuk mengalokasikan dana lebih besar bagi program MBG, yang anggarannya ditetapkan sebesar Rp71 triliun. Namun, terdapat kemungkinan penambahan anggaran untuk program ini, meskipun belum ada pernyataan resmi dari pemerintah.
Thomas menegaskan bahwa pemerintah akan lebih banyak mengajak sektor swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU. Hal ini memungkinkan APBN digunakan untuk program-program prioritas yang bersifat jangka panjang dan tidak bersifat komersial. Dengan demikian, proyek infrastruktur yang memiliki potensi keuntungan finansial dapat dibiayai oleh investor swasta, sementara pemerintah fokus pada proyek yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi jangka panjang.
Keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur diyakini dapat mendorong inovasi dan peningkatan kualitas proyek. Persaingan di antara perusahaan swasta dapat menciptakan dorongan untuk memberikan solusi yang lebih efisien dan inovatif. Selain itu, dengan melibatkan swasta, pemerintah dapat mengurangi beban fiskal dan risiko yang terkait dengan pembiayaan proyek infrastruktur.
Program MBG sendiri bertujuan untuk memberikan akses makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil, guna meningkatkan kualitas kesehatan dan menurunkan angka stunting di Indonesia. Dengan alokasi anggaran yang memadai, diharapkan program ini dapat berjalan efektif dan mencapai target yang telah ditetapkan.
Namun, langkah pemangkasan anggaran infrastruktur ini menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Beberapa pihak khawatir bahwa pengurangan anggaran dapat berdampak pada tertundanya proyek-proyek infrastruktur yang vital bagi pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antarwilayah. Oleh karena itu, kerjasama yang efektif antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menekankan pentingnya peran sektor swasta dalam pembangunan nasional. Beliau menyatakan bahwa keterlibatan swasta diperlukan untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah dan mempercepat realisasi proyek-proyek strategis yang dibutuhkan masyarakat.
Dengan strategi baru ini, pemerintah berharap dapat mencapai keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program MBG. Keterlibatan sektor swasta diharapkan tidak hanya membantu dalam hal pendanaan, tetapi juga membawa inovasi dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.***